Jumat, 15 Juli 2011

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah saat ini terjadi instabilitas politik di Indonesia. Situasi politik di Indonesia saat ini, kata Djoko, dalam keadaan baik. Stabilitas jangan dilihat dari apa yang ada di koran dan di TV," kata Djoko kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/7/2011).

Djoko juga mengatakan, tidak ada pengusaha yang pernah mempertanyakan mengenai stabilitas politik kepadanya. Namun, di sisi lain, Djoko tak membantah adanya dinamika politik yang terjadi di Indonesia.

"Politik memang harus dinamis. Ini salah satu fungsi kontrol, tidak hanya terhadap pemerintah, tetapi lembaga apa pun," katanya.

Sebelumnya, kestabilan politik dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mulai dipertanyakan kalangan pengusaha. Bahkan, dikhawatirkan Indonesia tidak bisa memanfaatkan secara maksimal momentum positif yang melanda ekonomi Asia karena Presiden terlalu disibukkan oleh persoalan yang tak seharusnya dipikirkannya.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Jakarta. "Saya tidak bermaksud mencampuri urusan internal Partai Demokrat. Namun, Presiden seharusnya lebih fokus pada masalah bangsa dibandingkan partai," kata Pramono.

Menurut Pramono, Indonesia dikhawatirkan tidak bisa maksimal memanfaatkan momentum positif yang melanda ekonomi Asia, antara lain karena Presiden belakangan terlalu disibukkan oleh persoalan yang sebenarnya tidak terlalu perlu dipikirkan oleh seorang presiden.

Pramono menyebutkan, Asia sedang mengalami momentum pertumbuhan ekonomi yang bagus. Perekonomian China dapat tumbuh di atas 10 persen setiap tahun dan India di atas 9 persen. Perekonomian Singapura yang pernah mengalami pertumbuhan negatif tahun 2008 kini mampu tumbuh hingga 16 persen setiap tahun.

"Makroekonomi Indonesia sebenarnya cukup mantap. Namun, dengan pertumbuhan sekitar 6,5 persen setiap tahun, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya karena faktor yang sudah berjalan apa adanya," ujar Pramono.

Jika tiga tahun ke depan lebih bisa memanfaatkan momentum positif ekonomi Asia, lanjut Pramono, Yudhoyono akan dikenang sebagai presiden yang mewariskan ekonomi yang sehat.

Ia juga dapat dikenang sebagai pemimpin yang mewariskan demokrasi yang baik, kebebasan pers yang dijunjung tinggi, dan proses regenerasi yang berjalan lancar. Di kalangan investor Sofjan menambahkan, kestabilan politik pemerintahan Yudhoyono pun mulai dipertanyakan pengusaha dan investor.

Investor asing mulai mencari informasi seputar kelangsungan politik dan keamanan negeri ini. Jika kondisinya masih kondusif, mereka baru menaruh investasinya ke Indonesia.

"Soal kestabilan politik sudah menjadi pembicaraan di kalangan pengusaha dan beberapa investor yang mau masuk. Berbagai persoalan di ranah politik dikhawatirkan berimbas ke ranah ekonomi," kata Sofjan.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya segera merealisasikan berbagai perencanaan di bidang ekonomi supaya kalangan pengusaha mendapat kepastian.

Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Ambar Tjahyono menambahkan, berbagai skandal politik, khususnya kasus korupsi, telah menurunkan kepercayaan para importir. "Mereka ragu dengan kestabilan politik Indonesia karena tidak ada ketegasan pada koruptor," ujarnya lagi.

Ambar mengaku sudah capai mengeluh terhadap pemerintah. Untuk memacu industri mebel, ia lebih memprioritaskan sinergi dengan pihak terkait. "Daya beli masyarakat dunia terhadap mebel sedang melorot. Butuh langkah terobosan konkret daripada mengeluh ke pemerintah yang tak ada habisnya," ujarnya.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Fajrul Falakh mempertanyakan kepemimpinan Presiden Yudhoyono pula. Seharusnya Yudhoyono bersikap sebagai Presiden Republik Indonesia dan tak sekadar sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Yudhoyono yang tampil memberikan klarifikasi di depan wartawan terkait persoalan internal Partai Demokrat, dinilai Fajrul, adalah upaya untuk mengonfirmasi posisinya di partai itu.

"Ia ingin menunjukkan diri, ia yang berkuasa. Sebaiknya Presiden fokus mengurus pemerintahan, tak perlu terlalu mengurus Partai Demokrat. Biarkan Partai Demokrat mandiri," paparnya. Demikian catatan online Kualatungkalboy yang berjudul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

Related Posts