Jumat, 29 Juni 2012

Mahkamah Agung Venezuela

Mahkamah Agung Venezuela memerintahkan penyitaan aset satu-satunya stasiun televisi Venezuela yang berada di pihak oposisi terhadap Presiden Hugo Chavez. Total aset yang disita ditaksir berjumlah US$5,7 juta atau sekitar Rp53,8 miliar.

Aset milik Globovision, nama stasiun televisi khusus berita itu, disita lantaran tidak mampu membayar denda sebesar US$2,1 miliar atau Rp19,8 miliar yang ditetapkan Chavez. Liputan stasiun televisi ini tentang kerusuhan di penjara El Rodeo, Caracas, pada Juni 2011 menjadi penyebab denda dijatuhkan.

"Laporan tersebut memicu kebencian dan intoleransi yang bersifat politis," kata pengatur media Venezuela, Conatel, diberitakan BBC Jumat, 29 Juni 2012. Globovision balik menuduh penyitaan aset mereka sebagai intimidasi politik jelang Pemilu Presiden Venezuela pada Oktober mendatang. Mereka pun harus bersiap kehilangan lebih banyak lagi seiring dengan mulai berjalannya masa kampanye.

Sejak Chavez menjabat sebagai presiden pada tahun 1999, hampir seluruh kanal media Venezuela dikuasai negara. Pemerintah kerap menuding perusahaan media swasta menggunakan pengaruh mereka untuk menggulingkan pemerintahan. Akibatnya, media swasta yang menolak menyiarkan konten yang mendukung pemerintah pun satu persatu tidak diperkenankan siaran.
READ MORE ~> Mahkamah Agung Venezuela

Kamis, 28 Juni 2012

Kritik Penetapan Capres Partai Golkar

Banyak orang mengkritik penetapan capres Partai Golkar yang dinilai terlalu dini. Namun Partai Golkar memiliki alasan sendiri mengenai hal itu. Penetapan capres yang ditentukan setelah Pemilu, saya anggap sangat terlambat karena tidak ada waktu untuk mengatur strategi, sebaik apapun itu," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie saat memberikan pidato pengarahan dan membuka Rapimnas III Partai Golkar, di Hotel Aston, Bogor, Jumat 29 Juni 2012.

Terlambat, kata Aburizal karena jarak antara pileg dan pilpres terlalu dekat. Sehingga tidak ada waktu bagi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Selain itu Ical, sapaan Aburizal, juga mengatakan masalah soliditas internal juga menjadi ganjalan. "Memudarnya semangat dan soliditas partai karena banyak skenario politik yang ada," kata Ical.

Situasi itu kemudian menyebabkan proses politik yang terjadi tidak produktif, karena terbelenggu skenario politik dan sebagainya. Kegiatan yang harusnya produktif menjadi kontraproduktif. Ical menginginkan hal ini tidak terulang kembali nanti.

Kita tidak ingin konsentrasi kita terganggu, kita tidak ingin soliditas kita terganggu, dan kita tidak ingin telat memutuskan capres," kata Aburizal. Dengan ditetapkannya capres saat ini, kata Ical, ada sekitar 18 bulan yang dimiliki Partai Golkar sebelum pilpres. "Tidak panjang dan tidak pendek untuk persiapan memenangkan pilpres 2014," ujarnya.
READ MORE ~> Kritik Penetapan Capres Partai Golkar

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai polemik Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DI Yogyakarta harus segera dituntaskan. Hal ini untuk menghindari munculnya isu liar mengenai aturan hukum tersebut.

Kalau RUUK ini tidak selesai, bisa-bisa politiknya berkembang ke mana-mana," kata Anas Urbaningrum usai mengikuti acara Pengajian "Isra Miraj" Fraksi Partai Partai Demokrat DPR RI di Mesjid Al-Amin Kompleks DPR RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis 28 Juni 2012.

Anas yakin, perdebatan panjang mengenai keberadaan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta ini tak ada kaitannya dengan upaya menjegal Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi calon wakil presiden.

Selama ini, solusi penetapan bagi Yogyakarta bukanlah menggunakan pertimbangan politik. Apalagi jika sampai pada pemikiran bahwa RUU tersebut merupakan pertimbangan personal Demokrat.

Bagi Partai Demokrat, RUU Keistimewaan DI Yogyakarta tersebut menjadi penting disahkan mengingat jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Yogyakarta, akan segera berakhir Oktober tahun ini.

Oktober nanti masa jabatan Sultan sudah selesai. Karena itu ada urgensi agar RUUK DIY bisa tuntas. Dibutuhkan payung hukum berupa UU yang memadai yang bisa mendasari keistimewaan Yogyakarta," kata Anas.

Dengan pembahasan RUU Keistimewaan DI Yoyakarta yang dianggap sudah cukup lama, yakni sejak 2008, Partai Demokrat menilai perlunya ada terobosan besar. Bagi partai pendukung pemerintah ini, penetapan keistimewaan bisa menjadi salah satunya. Substansinya hadirnya UU yang memberikan dasar kuat bagi Yogyakarta untuk jadi bagian NKRI. Kalau solusinya itu penetapan," ucapnya.
READ MORE ~> Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Minggu, 17 Juni 2012

Roy Hodgson cemas Karena Theo Walcott Cedera

Pelatih timnas Inggris Roy Hodgson sedang cemas. Pasalnya, pahlawan mereka di pertandingan melawan Swedia di Piala Eropa 2012, Theo Walcott diragukan untuk tampil melawan Ukraina di partai penentuan Grup D, Selasa 19 Juni 2012.

"Sayangnya, dia mengeluh kesakitan saat melakukan latihan. Ia mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen hampir sepanjang musim lalu dan kami agak khawatir ketika itu terjadi," ujar Hodgson dilansir BBC.

Meski cederanya tak terlalu parah, Hodgson masih menunggu keputusan dari tim medis The Three Lions apakah Walcott bisa dimainkan sejak menit awal melawan Ukraina.

"Kami beruntung cederanya tidak begitu parah tapi kami harus melakukan tindakan pencegahan karena ia merasakan tegang di otot kakinya"

"Saya masih menantikan keputusan staf medis. Saya tak mau memainkannya dari awal lalu dan ia harus keluar lima menit kemudian karena cedera. Itu jelas sangat merugikan," ucapnya.

Walcott membuat penampilan perdananya di turnamen internasional pada pekan lalu. Meski baru dimainkan pada menit 60, tapi ia memberikan perubahan bagi Inggris dengan menyumbangkan satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-2 atas Swedia.
READ MORE ~> Roy Hodgson cemas Karena Theo Walcott Cedera

Sabtu, 02 Juni 2012

kasus Dugaan Suap Satuan Narkoba Polrestabes Makassar

Aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) terus melakukan pemantauan atas penyidikan kasus dugaan suap Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dari bandar narkoba yang ditangkap, namun tidak ditahan setelah membayar sebesar Rp 100 juta. Pemantauan ini diungkapkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel, Komisaris Besar (Kombes) Pol Chevy Ahmad Sopari kepada media.

Menurutnya, meski penyidikan kasus dugaan suap ini dilakukan Propam dan Paminal Polrestabes Makassar, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan untuk mengungkap permainan anggotanya yang merusak citra kepolisian.

"Biarkan dulu diselidiki oleh Propam dan Paminal Polrestabes Makassar. Jelasnya, penyidik terus berupaya mengungkap fakta kasus dugaan suap tersebut. Kalau memang terbukti bersalah, oknum polisi yang menerima suap langsung diproses dan terancam dipecat karena melanggar kode etik kepolisian, disiplin dan melakukan tindak pidana," terang mantan Kepala Kepolisian Polres Takalar ini.

Saat ini, lanjut Chevy, penyidik dari Propam dan Paminal sudah memeriksa beberapa anggota, terutama tersangka narkoba, Ester alias Ciko yang kini telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar. Selain itu juga, penyidik mencari bukti-bukti otentik serta mencari keberadaan bandar narkoba atas nama Roy yang katanya dilepaskan setelah membayar secara tunai ke polisi.

Sebelumnya telah diberitakan Kompas.com, tersangka narkoba, Ester alias Ciko yang kini ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Makassar, mengungkapkan kepada wartawan soal suap pengedar narkoba, Andre dan Roy sebesar Rp 100 juta sehingga keduanya tidak diringkus oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Ciko akhirnya bersuara dari dalam Rutan, karena polisi tidak menepati janjinya akan melepaskan dirinya. Ester diringkus polisi pada 10 Mei lalu dengan barang bukti 10 butir ekstasi, dalam operasi yang dipimpin AKP Sumijur dan diperiksa oleh AKP Jhon To Soo.
READ MORE ~> kasus Dugaan Suap Satuan Narkoba Polrestabes Makassar