Senin, 26 Maret 2012

Tawaran Kepada Provinsi Sumatera Selatan

Selain ditawarkan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Jambore tingkat ASEAN, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) juga mendapat tawaran menjadi tuan rumah pelaksanaan The 4th Peace International Jambore pada Agustus 2013. Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Sumsel Abdul Shobur mengatakan, tawaran tersebut disampaikan langsung Secretary General for International Union Muslim Scouts kepada Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Indonesia sebagai penyelenggara event melalui surat No: 0193-00-A. Shobur yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Sumsel menambahkan, surat tersebut menyatakan bahwa pengurus jambore pramuka negara Islam mempercayakan Provinsi Sumsel menjadi tuan rumah penyelenggaraan jambore.

Kegiatan itu bakal diikuti 53 pramuka dari negara-negara Islam sedunia, dengan jumlah peserta mencapai 10.000 orang dan rencananya dipusatkan di kawasan Jakabaring Sport City (JSC) Palembang. “Kita sudah ditawarkan (tuan rumah jambore negara Islam), tapi belum kita putuskan karena masih dikonsultasikan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan gubernur,” kata Shobur kemarin. Jika nantinya Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyetujui, pihaknya baru akan menyusun rencana pelaksanaan acara dimaksud. “JSC dipilih karena sangat luas wilayahnya, tempatnya juga strategis dan fasilitas lengkap. Jadi, kemungkinannya akan kita pusatkan di sana,”beber Shobur.

Menurut dia, kegiatan teknis dalam jambore tingkat negara Islam ini tidak berbeda dengan pelaksanaan jambore pramuka pada umumnya.Namun, selain kegiatan kepramukaan yang bersifat umum, akan ada juga kegiatan keislaman sesuai asal para peserta jambore dari negara-negara Islam sedunia. Sebelumnya Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengungkapkan, Pemprov Sumsel telah mencanangkan beberapa program terkait pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka di Sumsel ini demi mengembangkan dan memasyarakatkan lagi gerakan pramuka di Bumi Sriwijaya.

“Saya berkeinginan kembali menggelar event besar tingkat internasional di Sumsel.Saya tegaskan, jangankan untuk Jambore ASEAN, tingkat Asia pun Sumsel siap,”ujar Alex. ”Di JSC kita masih memiliki lahan yang cukup menampung sekitar 10.000 orang.Apalagi di JSC sudah ada fasilitas olahraga bertaraf internasional. Jadi, peserta jambore dapat berkemah sekaligus melakukan olahraga di venues bertaraf internasional,”tukasnya.

Waka Binamuda dan Binawasa yang juga Ketua Harian Kwarda Sumsel Sulastro menambahkan, Jambore Dunia Negara Islam selain diisi kegiatan keislaman, juga kegiatan kepramukaan,seperti scouting skill, poinering, yang diperkirakan akan berlangsung selama sepekan. Menanggapi usulan sebelumnya yang meminta Sumsel menjadi tuan rumah Jambore ASEAN pada 2013, menurut Sulastro, Jambore ASEAN tersebut sudah dialihkan ke negara lain.
READ MORE ~> Tawaran Kepada Provinsi Sumatera Selatan

Minggu, 25 Maret 2012

2 Polisi Dikeroyok 6 Orang

Dua orang petugas polisi yang tengah berpatroli dikeroyok enam orang di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Bekasi, Minggu (25/3/2012). Belum diketahui motif pengeroyokan terebut, namun polisi menduga mereka adalah komplotan perampok yang akan menyatroni pabrik di lokasi tersebut.

Kapolsek Setu, Bekasi AKP Sumarwoto, Minggu, mengungkapkan, awalnya seorang warga yang merupakan Ketua RT setempat bernama Yono, baru kembali dari acara Maulid Nabi, dan melintasi tempat kejadian perkara (TKP), di RT 03/RW 03, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, tepatnya di tepi Jalan MT Haryono.

"Ketua RT, Yono habis dapat borongan sound system acara Maulid, mau balik ke arah rumahnya. Dia melintas TKP. Di sana ada salah satu warung mi bakso di pojokan. Saat melintas, ada kelompok orang dengan tiga sepeda motor parkir di situ," ujar Sumarwoto saat ditemui di RS Karya Medika I, Cibitung, Bekasi, Minggu malam.

Yono kemudian menghubungi seorang temannya bernama Tiwan, pemilik warung kopi. Saat itu, dua anggota polisi, Brigadir Jaka dan Brigadir Ery Sasongko sedang singgah di sana setelah berpatroli.

"Mereka segera merapat ke lokasi, dengan kendaraan patroli 4413-VII 10102. Mereka parkir pas di belokan. Karena yang bawa mobil Jaka, Eri memeriksa," katanya. Lokasi TKP, papar Sumarwoto, saat itu sepi dan gelap. Belum sempat memeriksa, dari belakang ada yang menyabet menggunakan sangkur. Eri kena sabet di mata, hanya lukanya tidak dalam, karena menghindar.

"Dari belakang, yang duduk cabut senjata, dua duduk di motor, empat duduk di warung. Eri kabur ke arah perkebunan, dia dikejar dua orang," jelas Kapolsek. Melihat rekannya dianiaya, Jaka keluar untuk menolong. Namun, baru keluar dari kendaraan, ia langsung ditabrak.

"Ia (Jaka) juga dibacok di kepalanya. Dalam keadaan terluka, ia cabut senjata, memberikan tembakan, bergumul dengan empat orang," beber Sumarwoto. Tembakan yang dilepaskan Jaka, tuturnya, mengenai seorang pelaku. Namun, ia diselamatkan teman sekomplotannya, dan kemudian melarikan diri.

"Satu motor ditinggal. Satu motor ditumpangi tiga orang, lari ke arah Cileungsi," terang Sumarwoto. Warga sekitar yang mencoba menangkap pelaku, malah ditodong dengan senjata api. Tak kuasa menghadapi ancaman, mereka serentak melarikan diri. Setelah pelaku melarikan diri, mereka segera membawa Jaka dan Eri untuk mendapatkan perawatan medis.
READ MORE ~> 2 Polisi Dikeroyok 6 Orang

Jumat, 23 Maret 2012

Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama

Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menilai, penyebab utama kegagalan pengelolaan Jakarta adalah tidak adanya transparansi pemerintah, bukan karena tidak adanya solusi atau tenaga ahli. Kami teruji selama kami jadi pejabat publik bahwa kami bersih. Kami bisa buktikan harta kami dengan gaya hidup kami dan pajak yang kami bayar itu sesuai

Di seluruh provinsi di Indonesia, peta solusi paling lengkap ada di Jakarta. Kenapa tidak berhasil? Bukan karena kurang tenaga ahlinya, tapi ngga ada orangnya yang jujur, yang berani bersih, yang berani transparan semua anggaran, dan profesional melayani," kata Ahok saat diskusi Sindo Radio "Jakarta Punya Cerita" di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/3/2012) .

Ahok memberi contoh masalah klise di Jakarta yakni kemacetan. Solusi yang ditawarkan para ahli sama, yakni memperbanyak transportasi massal seperti MRT dan busway. Namun, kata dia, mengapa selama delapan tahun Transjakarta berjalan, jumlah bus hanya sekitar 500 unit. Tahun 2012 hanya bertambah sekitar 100 unit.

"Di mana transparansi anggaran busway? Coba buka website DKI Jakarta. Kita tahu enggak berapa harga minuman gubernur? Ngga ada yang tahu. Itu yang penting," kata mantan politisi Partai Golkar itu. Ahok menambahkan, ia dan pasangannya, Joko Widodo alias Jokowi, telah membuktikan pengelolaan anggaran yang transparan. Seperti diketahui, Ahok pernah menjabat Bupati Belitung Timur. Adapun Jokowi masih menjabat Walikota Surakarta.

"Kami adalah orang yang pengalaman di kekuasaan. Kami teruji selama kami jadi pejabat publik bahwa kami bersih. Kami bisa buktikan harta kami dengan gaya hidup kami dan pajak yang kami bayar itu sesuai. Kami transparan. Semua tahu persis anggaran yang kami pakai berapa duit, kami pakai kemana," kata Ahok. Kami juga profesional melayani. Hampir semua orang punya nomor HP pribadi kami. Kami akan balas walaupun lama. Itu yang kami tawarkan," pungkas Ahok.
READ MORE ~> Bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama

Rabu, 14 Maret 2012

Marzuki Alie Mengecam Aksi Oknum Mahasiswa

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie mengecam aksi oknum mahasiswa yang memecahkan foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Marzuki juga mengatakan, agar oknum mahasiswa itu ditindak secara hukum. Anarkis. Proses hukum saja. Mereka datang baik-baik kok, ketemu Pramono, setelah itu kurang ajar," kata Marzuki di Gedung DPR, Rabu 14 Maret 2012.

Marzuki menambahkan, pengrusakan dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan. Apalagi, kata dia jika dilakukan dalam gedung DPR. Meski bukan foto SBY yang dirusak, yang jelas ini gedung DPR. Apapun tidak boleh diganggu, siapapun, gambar siapapun, wartawan, tokoh misalnya, diturunkan, dirusak, tidak usah SBY lah, orang biasa juga," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Barat memprotes rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April nanti. Saat berunjuk rasa, beberapa mahasiswa memecahkan bingkai foto Presiden SBY yang terpasang di pilar-pilar lobi gedung Nusantara III. Bingkai foto itu berukuran besar, yaitu 1,2 x 2 meter.

Mahasiswa sudah berada di gedung DPR sejak tadi pagi. Mereka telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dan menyampaikan aspirasinya. Tuntutan mereka antara lain, turunkan harga BBM, sembako dan Tarif Dasar Listrik, serta tangkap semua para koruptor. Sementara karena aksi itu, lima orang mahasiswa telah dibawa ke Polda Metro Jaya.
READ MORE ~> Marzuki Alie Mengecam Aksi Oknum Mahasiswa

Kamis, 08 Maret 2012

Warga Asing Terlibat Kasus Narkoba

Warga asing kembali berurusan dengan Pengadilan Negeri Denpasar karena terlibat kasus narkoba. Kali ini, Samuel Peter Koskinas (27), seorang Warga Negara Inggris, harus duduk di kursi pesakitan PN Denpasar, Kamis (8/3/2012), untuk menjalani sidang perdana kasus kepemilikan 5,26 gram narkoba jenis ganja.


Saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa batang, daun, dan biji kering yang bercampur dengan tembakau di tutup tempat sampah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nia Wayan Sinaryati membeberkan kronologis penangkapan terdakwa di depan ketua majelis hakim Amzer Simanjuntak. Dalam dakwaan JPU itu diketahui, Peter ditangkap polisi di rumahnya di Perum Griya Permata No 25, Kuta Selatan, Badung, pada 2 Januari 2012 lalu.

"Saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa batang, daun, dan biji kering yang bercampur dengan tembakau di tutup tempat sampah," ujar JPU dalam persidangan. Kepada polisi, pria yang mengaku bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) itu mengatakan, dirinya membeli ganja seseorang di Gang Poppies, Kuta, dengan harga Rp 1 juta. Atas perbuatannya itu, JPU menjerat terdakwa dengan tiga pasal berlapis, yakni Pasal 113 ayat (1), 111 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman maksimal yang akan dihadapi terdakwa adalah 15 tahun penjara.
READ MORE ~> Warga Asing Terlibat Kasus Narkoba

Minggu, 04 Maret 2012

Pemerintah Akan Mengambil Kebijakan

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, dalam waktu dekat pemerintah akan mengambil kebijakan yang tidak mudah dan kurang manis, tetapi harus diambil. Bukan saja untuk menyelamatkan APBN dan ekonomi negara, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan ketepatsasaran subsidi bahan bakar minyak.

Partai Demoktat sendiri telah menegaskan pada pemerintah bahwa ketika harga BBM naik maka rakyat yang terdampak langsung harus mendapat kompensasi yang adil melalui bantuan langsung tunai. Prinsipnya, sebagai partai pemerintah, posisi Partai Demokrat adalah mendukung dan menyangga pemerintah.

"Pemerintah akan memberikan lagi bantuan langsung tunai (BLT). Itu pasti dikritik, pasti banyak yang tidak setuju. Tapi, saya yakin kebijakan itu bermanfaat untuk masyarakat," kata Anas, Minggu (4/3/2012) malam, di Pelataran Sendratari Ramayana, Taman Wisata Candi Prambanan, Yogyakarta.
READ MORE ~> Pemerintah Akan Mengambil Kebijakan

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menantang kader-kader partainya untuk berani menghadapi pihak-pihak yang berupaya menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Anas, demokrasi tidak boleh mati oleh ambisi-ambisi politik yang tidak berdasar pada aturan main konstitusi. Konstitusi harus ditegakkan dan keberkalaan kepemimpinan nasional harus dijamin.

"Apakah saudara-saudara berani menghadapi pihak-pihak yang akan menggulingkan pemerintahan? Anda berani apa tidak? Sanggup apa tidak?," kata Anas saat melantik Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-DIY periode 2011-2016, Minggu (4/3/2012) malam, di Pelataran Sendratari Ramayana,Taman Wisata Candi Prambanan, Yogyakarta.

Pertanyaan Anas ini menanggapi informasi dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tentang munculnya tanda-tanda gerakan untuk menggulingkan pemerintahan salah satunya dengan pintu masuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Anas, seruan ini perlu disampaikan agar seluruh kader Partai Demokrat waspada dan cermat. Sebab, Partai Demokrat ingin berjalan pada landasan konstitusi dan regulasi demokrasi.

"Konstitusi harus ditegakkan dan keberkalaan kepemimpinan nasional harus dijamin agar demokrasi tidak mati di tengah jalan oleh ambisi-ambisi politik yang tidak berdasar pada aturan main konstitusi," paparnya.
READ MORE ~> Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

drh Gunadi Setyadarma

Ketua Asosiasi Dokter Hewan Praktisi Hewan Kecil Indonesia (Ketua ADHPHKI) periode 2008-2012, drh Gunadi Setyadarma, Minggu (4/3/2012), terpilih kembali menjadi Ketua ADHPHKI periode 2012-2015. Untuk tiga tahun ke depan, ADHPHKI akan berfokus meningkatkan profesionalisme dokter hewan praktisi hewan kecil.

"Pak drh Gunadi juga akan meningkatkan kerja sama dengan dokter hewan luar negeri," kata drh Amir Mahmud, peserta Musyawarah Nasional ADHPHKI di Surabaya, Jawa Timur, dalam siaran pers kepada media, Minggu.

Drh Gunadi Setyadarma adalah dokter hewan alumnus Institut Pertanian Bogor tahun 1992. Drh Gunadi berpraktik di kawasan Kemang, Jakarta. "Munas ADHPHKI berikutnya akan digelar di Bali," tambah drh Amir Mahmud, yang berpraktik di Cibubur itu.

Dalam laporan pertanggungjawabannya, hari Sabtu lalu, drh Gunadi menyampaikan beberapa pencapaian yang telah diraih selama masa kepengurusannya.
READ MORE ~> drh Gunadi Setyadarma

Berharap Tak Ada Pasal RUU Tentang Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ian Siagian, berharap tak ada pasal RUU tentang Pangan yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Ian, yang juga anggota panitia khusus yang membahas soal RUU yang akan menggantikan UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 ini, memastikan bahwa Parlemen menyusun rancangan undang-undang tersebut demi kesejahteraan dan kedaulatan bangsa.

"Semua fraksi sepakat untuk membuat UU Pangan sesempurna mungkin," kata Ian pada diskusi di Jakarta, Minggu (4/3/2012). RUU Pangan memang menuai kritik karena ditengarai sangat liberal. Swasta yang tidak diatur berpotensi menjadi spekulan dan mematikan petani kecil.

Ekonom Didik J Rachbini sempat mengatakan, ada beberapa pasal bermasalah pada RUU yang mulai dibahas pada 2011 ini. Pertama, Pasal 15 yang menyebutkan bahwa sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan dan impor, meskipun harus diutamakan produksi dan cadangan dalam negeri. Ini berarti peluang impor sejalan dengan usaha produksi dan cadangan pangan dalam negeri.

Selanjutnya, Pasal 20 dan 21 yang menyebutkan bahwa pemerintah dan/atau pusat wajib mengembangkan teknologi pangan, memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi. Menurut Didik, pasal seperti ini lemah sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa saling tuding jika gagal menjalankan kewajiban menjaga ketersediaan dan keamanan pangan.

Kelemahan lainnya adalah Pasal 48, yang mengaitkan kebijakan produksi dan perdagangan pangan dengan kebijakan inflasi. Menurut Didik, jika kebijakan produksi dan perdagangan pangan dipakai untuk mengendalikan inflasi, kebijakan tersebut akan kehilangan kesempatan dan kekuatannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal, menurut Didik, RUU Pangan tidak boleh menyandera hak petani demi kepentingan moneter. Terkait adanya pasal-pasal yang masih memicu perdebatan, Ian mengatakan, Parlemen terbuka akan diskusi.
READ MORE ~> Berharap Tak Ada Pasal RUU Tentang Pangan

Kasus Rekening Gendut

Kasus rekening gendut mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dhana Widyatmika tak bisa dipandang hanya sebagai ekses dari reformasi birokrasi yang terus dijalankan pemerintah.

Diperlukan langkah besar untuk menerobosnya agar kasus Dhana tak terulang. Tanpa terobosan penanganan, kasus Dhana akan disusul dengan kasus-kasus baru lainnya. Sebab, kasus Gayus HP Tambunan ternyata bukan kasus terakhir, melainkan kasus awal sebelum munculnya kasus Dhana.

”Terobosan itu adalah dibongkarnya sampai tuntas kasus-kasus pegawai Ditjen Pajak lainnya agar tidak muncul kasus baru lainnya,” tandas Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Erry Riyana Hardjapamekas, di Jakarta, Minggu (4/3/2012).

Menurut Erry, pemerintah juga harus menindak tegas kasus Dhana, Gayus, dan kasus-kasus lainnya agar ada kata jera dari para pelakunya.

”Dibongkarnya kasus itu dengan tuntas dan dilakukan penindakan yang tegas agar jangan sampai ada persepsi dan kekhawatiran dari para wajib pajak lainnya percuma saja mereka bayar pajak kalau pajaknya dimainkan seperti oleh Gayus maupun oleh Dhana,” demikian Erry.
READ MORE ~> Kasus Rekening Gendut

Sabtu, 03 Maret 2012

keputusan Mengenai Empat Materi Krusial

DPP Partai Golkar akhirnya menyerahkan keputusan mengenai empat materi krusial dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD kepada fraksi.

"Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan hari ini bahwa keputusan tentang RUU Pemilu diserahkan sepenuhnya kepada ketua fraksi untuk memutuskan pasal-pasal krusial," kata anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, Sabtu (3/3/2012) di Jakarta.

Hingga saat ini, empat materi krusial dalam RUU Pemilu belum juga disepakati. Empat materi krusial itu adalah sistem pemilu, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, alokasi kursi daerah pemilihan (dapil), dan metode penghitungan suara. Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu memang sudah menyepakati penghitungan suara habis di dapil. Namun, metode yang akan digunakan untuk menghitung atau mengonversi suara menjadi kursi belum disepakati.

Fraksi Partai Golkar mengusulkan penggunaan sistem proporsional terbuka dengan ambang batas parlemen 5 persen. Adapun alokasi kursi DPR diusulkan 3-6 kursi per dapil. Dengan penyerahan pembahasan empat materi krusial kepada fraksi berarti ada peluang untuk berkompromi. "Usulan kami masih tetap, tetapi terbuka ruang untuk kompromi," ujar Nurul.

Selain itu, menurut Nurul, Aburizal juga memberi arahan bahwa voting di paripurna bisa dilakukan jika fraksi-fraksi gagal mencapai kesepakatan. "Jika tidak menemukan kesepakatan, diputuskan untuk langsung dibawa ke voting paripurna," katanya.
READ MORE ~> keputusan Mengenai Empat Materi Krusial

Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid

Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid menilai, wajib pajak perlu mendapatkan apresiasi yang lebih baik. Pasalnya, pendapatan negara dari sektor pajak telah menjadi penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lebih dari 75 persen APBN adalah kontribusi dari wajib pajak (WP). Oleh karena itu, perlu ada penghargaan kepada rakyat yang bayar pajak. Berikan karpet merah kepada WP," kata Nusron Wahid dalam diskusi "Pembajak Pajak", di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/3/2012).

Menurutnya, penghargaan kepada wajib pajak di Indonesia masih sangat kurang. Salah satu contohnya, adanya peraturan-peraturan yang bisa menimbulkan penafsiran berbeda. Dalam posisi ini, wajib pajak kerap menjadi pihak yang dirugikan. Jangan ada lagi aturan-aturan misinterpretasi. Benahi sistem peradilan pajak, reward dan punishment harus benar-benar ditegakkan," ujar Nusron.

Hal yang sama juga diungkapkan pengusaha muda yang juga pengurus Kadin, Poempida Hidayatullah. Ia mengungkapkan, contoh konkret adanya ketidakadilan bagi wajib pajak adalah, bila ada sengketa pajak, maka wajib pajak sudah harus membayar sejumlah uang sebagai jaminan tanpa ada pengembalian di akhir persidangan.

"Kalau terjadi sengketa, wajib pajak sudah harus membayar 50 persen tanpa refund, sebelum ada putusan pengadilan pajak," kata Poempida. Oleh karena itu, menurutnya, sejak awal pengadilan pajak sudah memberatkan wajib pajak. Tak heran bila jalan-jalan pintas pun dicari, terutama melalui kerja sama dengan oknum nakal. Inilah yang kemudian melahirkan apa yang sering diistilahkan sebagai mafia pajak.

Poempida menyatakan sepakat dengan Nusron bahwa apresiasi dan perlindungan hukum oleh negara kepada wajib pajak akan mengikis terjadinya mafia pajak. Sebagai pengusaha, Poempida juga setuju bila sanksi hukum tidak hanya diarahkan kepada aparat pajak, tetapi juga kepada wajib pajak, baik pengusaha maupun perusahaan yang "nakal".
READ MORE ~> Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid

Indonesian Economic Intelligence

Sunarsip, periset dari Indonesian Economic Intelligence, menilai munculnya mafia pajak lebih disebabkan karena adanya upaya penghindaran pajak (tax avoidance) dibandingkan dengan penggelapan pajak. Kalau penggelapan pajak, rasanya terlalu konyol karena terlalu terbuka, mudah ketahuan.

"Kasus-kasus pajak sebagian besar karena alasan tax avoidance. Kalau penggelapan pajak, rasanya terlalu konyol karena terlalu terbuka, mudah ketahuan," tutur Sunarsip dalam diskusi "Pembajak Pajak" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (3/3/2012).

Ia menjelaskan, pengusaha biasanya memiliki hitungan tentang besaran setoran pajaknya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, angka yang diperoleh kerap kali berbeda dengan hitungan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini lantas memunculkan sengketa untuk diselesaikan di pengadilan pajak.

"Untuk bisa memenangkan sengketa atau untuk menghindari sengketa, wajib pajak akhirnya banyak memilih bermain dengan aparat pajak yang nakal," tutur alumnus STAN itu.

Kerja sama inilah, kata Sunarsip, yang sering kali disebut mafia pajak. Hal ini berbeda dengan penggelapan pajak, yaitu wajib pajak yang dengan sengaja menutupi pendapatan atau asetnya untuk menghindari pembayaran pajak. Atas dasar itu, ia beranggapan, reformasi pajak yang sudah dilaksanakan sejak 2004 tidak bisa dikatakan gagal.

"Namun, harus lebih difokuskan upaya untuk mengidentifikasi titik-titik rawan yang ada saat ini. Kemudian, penegakan hukum atas pelanggaran harus jelas. Jadi, ada punishment dan reward," ungkap Sunarsip.
READ MORE ~> Indonesian Economic Intelligence

Kejaksaan Agung RI menahan Dhana Widyatmika

Kejaksaan Agung RI menahan Dhana Widyatmika karena diduga memiliki rekening "gendut" mencurigakan, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, Kejaksaan Agung tidak bisa membeberkan di mana saja rekening pegawai Ditjen Pajak itu. Terkait masalah rekening di bank dan nasabah bank itu belum saatnya kita ungkapkan ke publik secara terbuka karena terkait masalah rekening bank, dan ini bisa dikenakan pidana kalau diungkap.

Jaksa Agung, Basrief Arief, saat ditemui di acara "Forwaka Cup," di Grand Futsal, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/3/2012), menuturkan, pihaknya tidak bisa membeberkan di mana saja rekening Dhana tersebar, serta jumlahnya masing-masing.

"Saya ingatkan sekali lagi. Terkait dengan masalah rekening di bank dan nasabah bank itu belum saatnya kita ungkapkan ke publik secara terbuka karena terkait masalah rekening bank, dan ini bisa dikenakan pidana kalau diungkap," katanya.

Ia juga mengungkapkan, pada saatnya ketika semua proses penyidikan telah selesai dan ditemukan cukup bukti untuk menyidangkan Dhana maka hal tersebut akan diungkapkan ke publik. Hal serupa juga ia ungkapkan terkait enam perusahaan yang diduga telah melakukan penyuapan terhadap Dhana sebagai pegawai pajak.
READ MORE ~> Kejaksaan Agung RI menahan Dhana Widyatmika

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Kerja

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Kerja (Panja) Putusan Mahkamah Agung Berkekuatan Hukum Tetap yang Bermasalah. Panja tersebut dibentuk untuk menyikapi banyaknya putusan MA yang tidak dapat dieksekusi dan berbagai permasalahan di MA lainnya. Masih banyak sengketa di tempat lainnya yang kemudian menimbulkan permasalahan sosial.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil di Jakarta, Sabtu (3/3/2012). Nasir memberi contoh sengketa lahan di Universitas Trisakti, sengketa lahan antara Kementerian Kesehatan dan Yayasan Fatmawati, serta sengketa rumah jabatan Kepala Polres di Surabaya.

"Masih banyak sengketa di tempat lainnya yang kemudian menimbulkan permasalahan sosial," kata Nasir. Selain tidak dapat dieksekusi, lanjut Nasir, ada juga putusan MA yang mengusik rasa keadilan masyarakat, seperti putusan untuk Prita Mulyasari dan Rasminah. Nasir menambahkan, Panja juga akan menyoroti menumpuknya tunggakan putusan.

Berdasarkan laporan MA yang diterima Komisi III pada akhir Februari 2012, masih ada tunggakan perkara sebanyak 4.676 pada tahun 2011. Sebanyak 1.813 perkara di antaranya sudah berada di MA lebih dari satu tahun.

Menurut Nasir, penyebab permasalahan itu karena lemahnya kualitas hakim dari sisi mengelola manajemen perkara maupun keahlian memutus perkara, atau lantaran pembuktian jaksa penuntut umum.

"Panja putusan MA ini harus diarahkan agar MA mampu melakukan reformasi diri, baik dari sisi kualitas penyelesaian perkara maupun kualitas putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan," kata Nasir.

Namun, lanjut dia, pembentukan Panja itu langsung dikritik oleh pihak MA. Pasalnya, pihak MA berpendapat, Panja ini berpretensi untuk mengintervensi kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Tak intervensi

Sebaliknya, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, pembentukan Panja Putusan Mahkamah Agung Berkekuatan Hukum Tetap yang Bermasalah ini tidak bermaksud untuk mengitervensi putusan MA. Panja nantinya tak akan membahas substansi putusan.

"Tidak mengubah putusan. Untuk mengetahui problema hukum karena banyak putusan PK (peninjauan kembali) yang telah berkekuatan tetap tidak bisa dilaksanakan," kata Benny.
READ MORE ~> Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Kerja